RGOL.ID (LIMBOTO) – Undangan-undangan Aparatur Sipil Negara (ASN) harus netralitas merupakan fungsi terlaksana dengan efektif sebagai pelaksana kegiatan pelayanan publik dan perekat NKRI

Netralisasi ASN menginplikasi bahwa harus fokus pada integritas profesionalisme, netral dan invertensi politik, bersih dari KKN, mampu menjalankan peran publik sebagai masyarakat dan unsur kesatuan bangsa berdasarkan undang-undang dasar.

Hal itu disampaikan Sekretaris Daerah Kabupaten Gorontalo membuka  kegiatan Kamis Belajar ASN (KABAR ASN) melalui Zoom Meeting Kamis, (25/1/2024).

Roni menyampaikan, posisi ideal ASN dalam konteks pemilu 2024, tidak berpihak dari segala bentuk manapun dan kepentingan siapapun. Sesuai pasal 9 undangan-undangan No 20 tahun 2023.

Tak hanya itu ASN harus bebas dari iventensi semua golongan partai politik, pada pasal 5 PP 19 tahun 2021 dilarang memberikan dukungan setiap calon presiden dan anggota legislatif.

“ASN diminta untuk netral agar pelayanan kepada masyarakat secara profesional berjalan baik dan target pemerintah daerah akan tercapai,” ungkap Roni.

Dirinya menjelaskan beberapa larangan ASN dalam PP 94 tahun 2021, memang ASN dihimbau untuk netral namun punya hak pilih tapi iku dalam politik praktis itu tidak bisa.

Dalam memilih kita juga perlu mengetahui visi-misi calon tersebut itu bisa namun tidak mengunakan lambang partai politik dan isyarat-isyarat mendukung.

“Kepala Daerah sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian juga sebagai politik maka dia bisa melaksanakan kegiatan kampanye namun tidak mengunakan fasilitas negara,” ujarnya.

Larangan lainnya juga seperti mengarahkan keperpihakan kepada yang menjadi peserta pemilu selama dan sesudah masa kampanye serta dukungan KTP atau lainnya.

“Larangan ASN melakukan pendekatan kepada partai politik atau calon maupun memasang baliho, mendeklarasikan diri untuk maju ketika status masih ASN dan menghadiri deklarasi,” ungkap Roni.

Roni mengingatkan bagi ASN untuk berhati-hati dalam medsos, ketentuan larangannya itu seperti mengunggah atau melakukan like atau share bakal calon tersebut.

“Hingga berfoto dengan bakal calon untuk di posting di medsos maupun menjadi narasumber pada kegiatan partai politik atau profesi seperti pembawa acara,” tambahnya.

Sebab bila terdapat ASN yang tidak netral melanggar kode etik akan mendapatkan sanksi moral terbuka dan tertutup bahkan sampai dengan hukum disiplin sedang kenaikan gaji berkala, penundaan pangkat serta penurunan Pakat lebih rendah masing-masing 1 tahun.

Bahkan hukuman kode etik berat bahkan penurunan jangan lebih rendah, pembebasan jabatan menjadi jabatan pelaksana masing -masing 1 tahun serta pemberhentian tidak hormat,” jelasnya

Bagaimana netralitas ASN di Kabupaten Gorontalo. Sebagai bentuk komitmen konkrit ter implementasi manejemen ASN dan memberikan teguran dan peringatan yang melanggar.

Untuk mewujudkan netralitas ASN ini pada pemilu 2024, kami terus melakukan sosialisasi bagi perangkat daerah serta menindaklanjuti keputusan bersama Menteri Pendayagunaan Reformasi Birokrasi, Kepala BKN, Ketua KASN maupun Ketua Bawaslu dengan membuat surat edaran Bupati Gorontalo. (*)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.