Selamatkan Sawah di Kota Gorontalo

salah satu persawahan yang ada dikota gorontalo

Perda Tak Kuat, Oknum Developer Bangun Seenaknya

RadarGorontalo.com – Alih fungsi lahan persawahan terus terjadi di Kota Gorontalo. Ironisnya lagi, tak sedikit lahan persawahan yang beralih fungsi menjadi pemukiman itu, justru berada di dekat irigasi, atau dikenal dengan sebutan sawah kelas satu. Dalam kurun dua tahun terakhir, tercatat ada 9 hektar lahan sawah yang kembali kena gusur.

Kadis DKPP Kota Gorontalo Fitria S. Bagu pun menuding, salah satu penyebab tergusurnya lahan persawahan karena adanya ulah oknum pengembang perumahan yang mengabaikan peringatan dari instansinya. Padahal Fitria mengaku, dua tahun belakangan dinasnya tak lagi mengeluarkan rekomendasi alih fungsi lahan tersebut. Ironisnya, tanpa mengantongi rekomendasi sekalipun pengembang tetap melanjutkan pembangunan perumahan, dan tak peduli dengan prosedur yang ada.
“Jika tidak ditangani serius, sawah di daerah ini akan habis,” ujar Fitri.

Disisi lain, bicara soal regulasi, Fitria tidak menampik kalau posisi instansinya begitu lemah. Regulasi yang ada saat ini, tidak begitu kuat untuk mencegah alih status lahan persawahan yang terjadi secara tak terkendali. Regulasi yang dimaksud itu adalah, Peraturan Daerah (Perda) nomor 40 tahun 2011, tentang rencana tata ruang wilayah (RTRW) Kota Gorontalo tahun 2010-2030, yang kini tengah direvisi oleh Bappeda Kota Gorontalo. Padahal, jika mengacu pada Peraturan Walikota (Perwako) nomor 14 tahun 2015, tentang pengendalian alih fungsi lahan sawah beririgasi teknis, lahan tersebut masih merupakan wilayah pertanian pangan berkelanjutan.

“Kelemahan regulasi itu adalah belum mengatur lahan pertanian beririgasi teknis, dan lahan mana yang harus dipertahankan. Penggusuran terus terjadi. Tidak ada yang jelas di RT/RW. Tak ada peta lokasinya. Akibatnya, pembangunan terus terjadi dengan menghilangkan lahan persawahan,” terang Fitri.

Upaya lain yang telah dilakukan pihaknya saat ini, melalui perubahan RTRW pihaknya telah mengusulkan ke badan perencanaan daerah untuk mentepakan yang tidak bisa dialih fungsikan. “Minimal 500 hektare (ha) sawah, yang harus dipertahankan di Kota Gorontalo,”tutur Fitri. (rg-62)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.