RadarGorontalo.com – Pelimpahan Guru SMA/SMK menjadi PNS Pemprov, hampir menjadi ancaman buat Pemerintah Provinsi Gorontalo. Bagaimana tidak, dengan postur APBD dimana belanja modal lebih kecil ketimbang biaya untuk gaji PNS, tentu akan mempora-porandakan manajemen keuangan daerah. Jika hal ini terus dibiarkan, cepat atau lambat Provinsi Gorontalo akan menambah daftar daerah-daerah yang terancam bangkrut.
Tapi alhamdulillah Rusli Habibie bergerak cepat. Belum dilantik pun, dia sudah melakukan kemunikasi dengan Kementerian terkait untuk bermohon penambahan DAU untuk Guru. Â Jangan bilang Rusli kalau lobi-lobinya tak ada hasil. Padahal, pemerintah pusat jauh-jauh hari sebelumnya telah mengumumkan akan memotong DAU, termasuk untuk Provinsi Gorontalo. Namun perjuangan Rusli untuk Guru, berbuat manis, di mana Rusli berhasil memperjuangkan kenaikkan Dana Alokasi Umum untuk para guru SMA/SMK sederajat, khusus untuk provinsi Gorontalo. Hal ini ditegaskan oleh Rusli, dihadapan awak media diruangan VIP Bandara Djalaludin, Rabu (26/7).
Kenaikkan ini kata Gubernur, adalah perjuangan yang cukup berat, karena memang sebelumnya pemerintah pusat telah mengumumkan akan melakukan pemotongan DAU sekitar 3 sampai 4 persen untuk semua daerah. “Inilah hasil dari perjalanan saya selama kurang lebih seminggu di Jakarta, alhamdulillah karena hubungan baik saya dan juga komunikasi baik saya dengan teman teman di kementrian keuangan, akhirnya Gorontalo selamat dari pemotongan DAU dan DAU kita disetujui naik dengan jumlah yang cukup besar yakni senilai Rp 37 miliyar,” kata Rusli.
Lebih lanjut dikatakan, dengan naiknya DAU ini secara otomatis masuk dalam APBNP 2017. Rusli mengatakan bahwa pemerintah sejatinya harus tetap eksis mengurus rakyat termasuk mementingkan kesejahteraan guru-guru. Sebagaimana diketahui tahun ini dana APBD lebih banyak dialokasikan untuk belanja pegawai dari pada belanja publik, belanja infastruktur dan lain lain. (RG-25)
