RadarGorontalo.com – Kantor Balai Wilayah Sungai Sulawesi II kembali di demo oleh massa aksi yang tergabung dalam Serikat Pembela Anti Korupsi (SPAK) provinsi Gorontalo Selasa, (23/5). Beruntung dalam aksi kali ini tidak terjadi hal-hal yang memprovokasi jalannya aksi ini. Akan tetapi hanya saja terjadi dorong mendorong para unjuk rasa dengan pihak kepolisian yang ikut mengamankan jalannya unras tersebut.
Koordinator Lapangan (Korlap) Rahmat Mamonto dalam aksinya meminta penjelasan pihak Balai Sungai terkait ganti rugi lahan pada proyek revitalisasi danau Limboto. Isu kedua terkait, proyek Air Baku di Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato dan belum dibayarnya upah para pekerja di proyek pembangunan bendung Randangan.
Menjawab itu, Kepala Balai Wilayah Sungai Sulawesi II Gorontalo Ir. Jeanne M. Wagey Sp.I didampingi KTU Arsin H. Mokoagow dan PPK yang menerima langsung aksi Unras tersebut menjelaskan, terkait soal ganti rugi lahan dirinya meminta agar bisa dilampirkan dengan data yang jelas karena mengenai pekerjaan danau itu sangat luas dan yang menjadi letak tuntutan itu dimana sehingga kami pihak Balai bisa diberikan data akurat agar bisa kami ketahui dan jelaskan. Sedangkan soal upah gaji itu harus berurusan langsung dengan pihak penyedia dan bukan wewenang balai sungai.
Begitu juga terkait kapal keruk Danau yang katanya tidak berada di lokasi, perlu kami jelaskan bahwa kapal keruk tersebut ada di danau sedang berlangsung aktifitas pekerjaan dan silahkan lihat dengan jelas. Mengenai tuntutan soal pekerjaan air baku di Marisa perlu kami meminta data yang jelas terkait lokasi dan titik mana yang menjadi tuntutan karena banyak pekerjaan yang kami kerjakan diwilayah Kabupaten Pohuwato. “Jadi kami hanya ingin kejelasan dari aksi demo ini dan kami siap untuk menerima masyarakat jika perlu penjelasan kami untuk melakukan pemaparan sehingga bisa menjelaskan dan menyelesaikan masalah yang menjadi tuntutan,” pungkasnya. (RG-54)
