oleh

Sidang Tipikor (GORR), Wamen ATR/BPN Hadiri Sidang Eks Kanwil BPN Gorontalo

GORONTALO (RGOL.ID)—Persidangan perkara pengadaan lahan Gorontalo Outer Ring Road (GORR), dengan terdakwa mantan Kakanwil Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Gorontalo GB alias Gabriel makin menyedot perhatian petinggi negara, setingkat menteri. Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang Indonesia.

Dan wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional Dr Surya Djandra SH.LL . Rela duduk diruang sidang Pengadilan Tipikor Gorontalo, menyaksikan ‘anak buahnya’ yang merupakan kepala biro perencanaan di kementerian ATR/BPN.

Sidang berlangsung Selasa (28/09) kemarin masih pemeriksaan saksi ahli, dipimpin majelis hakim Rendra Yozar Dharma Putra SH, hakim anggota masing masing Cecep Dudi Mukhlis Sabigin SH. Priyo Pujono SH.

“Saya kebetulan ada kunjungan kerja ke Gorontalo. Saya menyempatkan diri memberikan dukungan moral untuk pak Gabriel,yang juga kepala biro perencanaan,’ ujar Wakil Menteri ATR Dr Surya Chandra SH MH kemarin.

Dimintai tanggapan soal jalannya persidangan. Wamen ATR/BPN mengatakan, kalau dengar dari keterangan ahli dan tanya jawab di pengadilan, rasanya semua pihak harus memahami secara mendalam.

Soal prosedur pengadaan tanah, untuk kepentingan umum, dan ini sangat terkait dengan persoalan itu.
Wamen ATR/BPN jebolan Fakultas Hukum UI (SI) dan Universitas Marwick Inggris (S2) dan Leiden Belanda (S3) ini lebih lanjut mengatakan memohon dukungan dari semua pihak.

Khususnya aparat penegak hukum, dan mudah mudahan dari pengadilan juga akan memperjelas dan mempertegas prosedur kepastian hukum pengadaan tanah.

“yang utama adalah kepastian hukum bagi rakyat. Agar bisa mendapatkan ganti rugi yang layak dan sepantasnya,’ tegas Wamen Surya Chandra SH MH.

Lebih lanjut dijelaskan, dari sisi prosedur validasi data terkait pengadaan tanah GORR, BPN Gorontalo sudah melaksanakan sesuai dengan prosedur.

“Barangkali ada penafsiran yang perlu dicocokan, dan mudah mudahan akan ada presden baik dalam sidang ini,’ ujarnya.

“kan intinya pemerintah butuh lahan untuk kepentingan umum. Tapi tidak merugikan rakyat,” tambah Wamen Surya Chandra.

Ditanya apakah pemerintah Provinsi Gorontalo sudah benar melakukan pembayaran ? Wamen ini menegaskan soal pembayaran itu bukan lagi wilayah BPN.

Yang jelas katanya, pihak BPN hanya menyediakan data, dan sudah sesuai topuksi BPN dalam memproses data tersebut.

“Saya berharap, di pengadilan ini akan lebih mensosialisasikan lagi masalah pengadaan tanah, agar semuah pihak paham. Termasuk dengan penegask hukum, teman teman jaksa, termasuk polisi,’ katanya lagi. (riel/RG)


Komentar