oleh

Soal Gugatan Ridwan Yasin di PTUN, Hamzah Beberkan Alur Permasalahan

RGOL.ID, GORONTALO – Bersaksi di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Gorontalo atas gugatan mantan Sekretaris Daerah Gorontalo Utara (Gorut), Ridwan Yasin, Wakil Ketua 2 DPRD Kabupaten Gorut, Hamzah Sidik beberkan alur permasalahan.

Diwawancarai usai sidang, Rabu (29/12/2021) kemarin, Hamzah mengaku, pada dasarnya, Ia hadir untuk membantu proses peradilan yang tengah berjalan.

“Saya hadir membantu penggugat dalam hal ini Ridwan Yasin dan membantu juga pihak tergugat dalam hal ini pemerintah daerah,” kata Hamzah.

Tentu sebagai warga negara yang baik, Hamzah mengatakan, dirinya siap memberikan keterangan.

“Kalau keterangan saya dibutuhkan, silahkan dipergunakan, karena saya memberikan keterangan atas apa yang saya tahu, apa yang saya lihat, dan apa yang saya dengar sebagai saksi,” ungkapnya.

Ia mengungkapkan, ada beberapa hal yang ditanyakan dalam persidangan itu, khususnya oleh majelis hakim terkait mekanisme penganggaran.

Di mana, menurut Hamzah, itu merupakan bentuk dari mengurai persoalan adanya perubahan anggaran atau pergeseran anggaran yang dilakukan oleh saudara penggugat dalam hal ini Ridwan Yasin sebagai ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) terhadap program Dana Pendamping Ceria pada waktu itu.

“Saya jelaskan bahwa itu tanpa sepengetahuan kami (Banggar DPRD Gorut), 2 kali yang bersangkutan ini melakukan tindakan yang menurut kami itu bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan,” tegasnya.

Ia membeberkan, bahwa yang pertama, penggugat menggeser anggaran dari Rp 2,7 milyar menjadi 500 juta untuk Pendamping Ceria.

Kedua, terkait mobil dinas yang dianggarkan Rp 700 juta tapi juga digeser menjadi tanah.

“Nah itu saya jelaskan bahwa itu bukan sepengatahuan DPRD,” kata Hamzah.

Sementara soal dana hibah pramuka, kata Hamzah, dirinya menjelaskan juga bahwa dana hibah pramuka itu bertentangan dengan NPHD dan juga Permendagri tentang bantuan dana hibah dan bantuan sosial.

Ia mengatakan, harusnya semua calon penerima dana hibah itu mengajukan dana hibah berupa proposal yang dilengkapi dengan kebutuhan anggaran, seperti apa yang akan dibelanjakan.

“Tetapi pramuka ini tidak pernah memasukan proposal di Pemda, dan yang menandatangani NPHD ini Pak Sekda,” kata Hamzah.

Memang lanjut dia, boleh Sekda menandatangani NPHD tersebut, karena dalam Perbup itu dibolehkan. Akan tetapi, dalam NPHD tersebut, disebutkan bahwa pihak yang mengajukan permohonan itu harus pihak ke-2, sementara pihak ke-2 ini adalah sekretaris kwarcab yaitu Youke Lumataw dan bukan sekda.

“Tetapi waktu pencairan, Ridwan Yasin yang mengajukan permohonan pencairan dan itu bertentangan,” terangnya.

Selanjutnya yang ketiga, rincian anggaran kebutuhan yang dimohonkan dengan yang dilakukan kegiatan itu berbeda, tidak sesuai. Seperti membeli sembako, masker dan obat obatan. Di mana, ternyata itu tidak ada, dan hanya dibelikan sembako semuanya.

“Nah yang kedua, pengajuan untuk melaksanakan pelantikan Saka Bhakti Husada, tapi justru yang dilakukan adalah rapat kerja Kwarcab di Hotel Aston. Artinya apa yang dimohonkan dan apa yang dikerjakan melanggar dan itu melanggar. Itu yang saya sampaikan kepada majelis hakim,” jelasnya.

Dan soal materi gugatan Ridwan Yasin karena dirinya diberhentikan oleh bupati, dimana surat pemberhentian itu dianggap keliru, menurut Hamzah yang telah disampaikannya di hadapan majelis hakim bahwasanya hal tersebut berdasarkan temuan-temuan.

Ridwan Yasin dianggap melanggar kewajibannya sebagai ASN atau melaksanakan larangan yang dilarang oleh ASN, serta tidak mengikuti kewajiban yang diperintahkan Undang-undang.

“Nah, apa saja larangan, apa saja kewajiban yang tidak dia laksanakan itulah yang diurai dalam rekomendasi, dalam keterangan yang saya sampaikan,” paparnya.

Dikatakan Hamzah, apa yang menjadi dan terjadi melalui pansus, interpelasi, dan angket, itu sebenarnya hanya bagian dari cerita, tapi nanti kesimpulan bahwa di dalam cerita-cerita itu ada hal-hal yang dilakukan oleh Sekda padahal itu dilarang oleh aturan karena dia sebagai ASN.

“Dan apa yang dilakukan oleh Bupati itu adalah domain bupati setelah melalui penilaian, pemeriksaan, dan dia (Ridwan Yasin) pernah diperiksa oleh tim yang dibentuk oleh Bupati sesuai dengan rekomendasi KSN,” kata Hamzah.

Untuk itu, Hamzah mengatakan jika keterangannya membantu dan memperkuat bupati, maka jelas, mungkin yang akan diambil oleh majelis hakim menguatkan.

“Artinya, menolak gugatan dari pada Ridwan Yasin karena apa yang dilakukan oleh Bupati sudah sesuai dengan ketentuan dalam perundang-undangan,” tegas Hamzah. (ind-56)


Jangan Lewatkan

Komentar