oleh

Soal Pencoretan PAHAM, Masihkah Ada Celah?

-Hiburan, Politik-197 Pengunjung
ilustrasi (Anwar/RG)

RadarGorontalo.com – Setelah melakukan unjuk rasa selama dua hari di Kabupaten Boalemo, Gerakan Masyarakat Peduli Pikada Boalemo (GMPPB) melanjutkan aksinya di Kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Gorontalo dan Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Gorontalo pada Juma (13/1) .

Mereka menuntut agar KPU Kabupaten Boalemo membatalkan pencoretan pasangan Rum Pagau-Lahmudin Hambali dari daftar peserta Pilkada. “Kami datang kesini untuk menindaklanjuti hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang dilaksanakan oleh DPRD Kabupaten Boalemo bersama Panwaslih Kabupaten Boalemo,” ungkap Paris Djafar, Jenderal Lapangan GMPPB, kemarin. Mereka meminta KPU Provinsi Gorontalo bisa memberikan solusi terbaik atas segala persoalan yang terjadi. Pasalnya, hingga hari ini komisioner KPU Kabupaten Boalemo tidak berada di tempat. Padahal, pihaknya hendak berkoordinasi pelaksanaan tahapan Pilkada yang dinilai tidak sesuai dengan ketentuan.

Begitu pun kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Gorontalo. Paris menekankan agar supaya Bawaslu bisa mengawasi sepenuhnya pelaksanaan Pilkada di Kabupaten Boalemo. Karena, selama ini terindikasi adanya upaya pelanggaran tahapan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Boalemo.

Senada dengan hal tersebut, Samsudin Hamu, salah seorang orator menilai bahwa keputusan yang dikeluarkan oleh KPU Kabupaten Boalemo melalui rapat pleno terkesan inkonstitusional. Mengapa demikian?. Karena mereka mengendus adanya beberapa kejanggalan yang terjadi. Misalnya, dalam setiap tahapan pelaksanaan Pilkada, harus dikoordinasi ataupun disampaikan kepada Panwaslih sebagai lembaga pengawas jalannya Pilkada. Namun amat disayangkan, pihak Panwaslih Kabupaten Boalemo sendiri mengaku baru mengetahui pencoretan setelah rapat pleno berlangsung. “Ada apa ini?. Kami menilai sistem koordinasi penyelenggara yang diatur dalam UU tidak jalan,” ucap Samsudin Hamu atau yang akrab disapa Atox Safana.

Selain itu, keterangan KPU Kabupaten Boalemo yang menyebutkan bahwa rapat pleno sudah melalui konsultasi kepada KPU Provinsi Gorontalo, ternyata tidak benar. “Kami sudah bertemu dengan Ketua KPU Provinsi Gorontalo. Ternyata, apa yang disampaikan KPU Kabupaten Boalemo tidak benar selama ini. Kami menilai bahwa keputusan KPU Boalemo ini inkonstitusional,” pungkasnya.

Sementara itu, keberadaan 5 komisioner KPU Boalemo hingga Juma (13/1) malam tak jelas. Pasca mengeluarkan putusan mencoret pasangan Rum Pagau – Lahmudin Hambali (PAHAM), ketidak jelasan keberadaan mereka, dikhawatirkan bakal mengganggu tahapan pelaksanaan Pilkada Boalemo. Upaya untuk menghubungi 5 komisioner hingga tadi malam sudah dilakukan. Namun, tak berhasil. Informasi yang dirangkum dari berbagai sumber menyebutkan, bahwa 5 komisioner ini masih berada di Kabupaten Boalemo. Dimana tepatnya, masih tak jelas. (RG-59)


Komentar