Sekda Terima Ketua Ombudsman RI, Bahas Peningkatan Standar Pelayanan Publik di Gorontalo

Reporter : Jazzday  RGOL.ID (KABGOR) – Sekretaris Daerah Kabupaten Gorontalo, Roni Sampir, menerima kunjungan Ketua Ombudsman RI dalam rangka memantau dan mengevaluasi standar pelayanan publik di Kabupaten Gorontalo. Dalam pertemuan tersebut, Sekda Roni menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Gorontalo telah mengalami kemajuan yang signifikan dalam meningkatkan standar pelayanan publik. Roni menjelaskan bahwa berkat upaya keras Pemerintah…

Read More

Pengelolaan Keuangan Daerah Baik-Baik Saja. Cokro: WTP dan Kategori A Buktinya

®Reporter : Sahril Rasid RGOL.ID (KABGOR) – – Sorotan tentang pengelolaan keuangan daerah yang disebut mengalami ‘Kebangkrutan’ seperti yang dilansir Aleg DPRD Iskandar Mangopa ternyata tidak demikian.Secara umum, Kepala Bappeda Kabupaten Gorontalo Cokro Katili mengatakan, agak keliru jika penilaianannya begitu.Sebab dari sisi pelayanan publik, sesuai rilis ombudsman, kita sudah berada di zona hijau, sudah keluar…

Read More

Dinas Dukcapil Bonebol Terima Penghargaan dari Ombudsman RI

RGOL.ID, GORONTALO – Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Bone Bolango terus meningkatkan pelayanan program kepada masyarakat Bone Bolango. Sehingga tak sedikit, dinas yang dipimpin Oktavianus Rahman selalu mendapatkan berbagai apresiasi dan penghargaan di bidang layanan masyarakat. Jika sebelumnya, Disdukcapil Bone Bolango berhasil meraih predikat prima unit penyelenggara pelayanan publik dari Kementerian Pemberdayaan Aparatur…

Read More

Ombudsman RI Buka Layanan di Kampus UNG

RGOL.ID, Gorontalo – Selama tiga hari di pekan kedua Oktober 2019, Lembaga negara pengawas pelayanan publik, Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Gorontalo akan membuka layanan yang terpusat di pelataran auditorium kampus Universitas Negeri Gorontalo (UNG), Kota Gorontalo. Kepala Keasistenan Penerimaan dan Verifikasi Laporan Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Gorontalo, Kurnia mengatakan bahwa sampai dengan saat ini…

Read More

Institusi Polri Terbanyak Dilaporkan ke Ombudsman

RadarGorontalo.com – Dari sekian banyak instansi pemerintah baik daerah maupun vertikal, Kepolisian Republik Indonesia (Polri) paling banyak dilaporkan ke Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Gorontalo. Kepala Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Gorontalo, Alim S Niode menjelaskan bahwa laporan masyarakat terkait dengan pelayanan kepolisian terus mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Di tahun 2015, laporan yang ditangani…

Read More

Ombudsman Investigasi Soal Listrik di Pohuwato

RadarGorontalo.com – Lembaga negara pengawas pelayanan publik Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Gorontalo, kembali harus turun lapangan terkait dengan investigasi persoalan listrik yang sering padam di Kabupaten Pohuwato. Asisten Ombudsman Republik Indonesia Bidang Penyelesaian Laporan, Lucky Rantung menjelaskan bahwa permasalahan listrik di Provinsi Gorontalo seakan tak pernah ada habisnya hal ini ditandai dengan masih seringnya…

Read More

Full Day School, Layak atau Tidak..?

RadarGorontalo.com – Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Gorontalo menyoroti pelaksanaan Pendidikan Penguatan Karakter (PPK) atau yang lebih dikenal dengan full day school, di seluruh satuan pendidikan khususnya tingkat Sekolah Dasar se Provinsi Gorontalo. Kepala Ombudsman Republik Indonesia, Provinsi Gorontalo Alim S Niode menjelaskan bahwa sejak full day school mulai di wacanakan ditingkat nasional memang sudah ada pro…

Read More

Pelayanan Publik Kabgor Mengagetkan, Boalemo Memprihatinkan

RadarGorontalo.com – Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Gorontalo mengaku kaget dengan hasil penilaian kepatuhan terhadap standar pelayanan dan kompetensi penyelenggara pelayanan publik (Yanlik) yang diraih oleh Pemerintah Kabupaten Gorontalo, dan prihatin dengan hasil perolehan pemerintah Kabupaten Boalemo yang “tagantong patah”. Asisten Ombudsman Republik Indonesia, Hasrul Eka Putera menjelaskan bahwa Survei Kepatuhan terhadap standar pelayanan dan kompetensi penyelenggara…

Read More

Ombudsman ‘Ceramahi’ TK Walikota, Terkait Pelayanan Publik

  RadarGorontalo.com – Tim Kerja (TK) Walikota Gorontalo yang datang berkunjung ke kantor Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Gorontalo, diceramahi oleh lembaga negara pengawas pelayanan publik yang dibentuk dengan Undang-Undang No 37 Tahun 2008 itu, terkait dengan kepatuhan terhadap standar pelayanan dan kompetensi penyelenggara pelayanan sesuai Undang-undang no 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik. TK Walikota Gorontalo…

Read More

Ombudsman Warning Maladministrasi Sektor Pendidikan di Boalemo

  RadarGorontalo.com – Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Gorontalo kembali menggaungkan kampanye anti maladministrasi pada sektor pendidikan yang kali ini digelar dilingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Boalemo dengan melibatkan para Kepala Cabang Dinas pendidikan, dan para Kepala Sekolah dari tingkat SD hingga SMA. Kepala Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Gorontalo Alim S Niode menjelaskan bahwa sosialisasi yang di gelar…

Read More

Pelayanan Publik Bone Bolango Buruk

RadarGorontalo.com – Penilaian terhadap pemenuhan komponen standar pelayanan public di Pemerintah Kabupaten Bone Bolango yang dilakukan oleh Ombudsman Republik Indonesia untuk Tahun 2016 ini mendapatkan nilai buruk. Kepala Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Gorontalo, Alim S Niode menjelaskan bahwa Survei Kepatuhan terhadap standar pelayanan dan kompetensi penyelenggara pelayanan publik sudah dilakukan sejak Tahun 2013, namun untuk…

Read More

Pelayanan Publik Kota Gorontalo, Terburuka

RadarGorontalo.com – Saat Ombudsman Republik Indonesia mengumumkan hasil penilaian Kepatuhan terhadap standar dan komtensi penyelenggaran pelayanan publik sesuai dengan Undang-undang 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik, pada tanggal 7 Desember 2016 di Hotel Borobudur, Jakarta yang dihadiri langsung oleh Wakil Presiden Republik Indonesia Muhamad Jusuf Kalla, sejumlah menteri, dan para kepala daerah, untuk zonasi kepatuhan pemerintah…

Read More

Pelayanan Publik Pemprov Gorontalo, Bertahan di Zona Merah

RadarGorontalo.com – Berdasarkan hasil penilaian Kepatuhan terhadap standar dan komtensi penyelenggaran pelayanan publik, untuk tahun 2016 ini posisi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Gorontalo masih tetap bertahan di zona merah. Hal itu terungkap pada saat Ombudsman Republik Indonesia mengumumkan hasil survei kepatuhan terhadap Undang undang 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik, pada tanggal 7 Desember 2016 di…

Read More

Lama Diperiksa, Sekolah Ini Akhirnya Mengembalikan Uang Pungli

Ombudsman Saksi Pengembalian Pungli  RadarGorontalo.com – Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Gorontalo saksikan proses pengembalian uang pungli oleh SDN 14 Tibawa terkait pembangunan toilet guru di sekolah tersebut. Kepala Perwakilan ORI Provinsi Gorontalo Alim S Niode melalui Asisten Ombudsman Republik Indonesia, Wahiyudin Mamonto menjelaskan bahwa pada Sabtu 3 Desember 2016 kemarin pihaknya telah menyaksikan proses pengembalian…

Read More

ORI : 78,41% Unit Layanan Publik Tidak Melibatkan Masyarakat

RadarGorontalo.com – Sebanyak 78,41 persen dari 2000 Unit Layanan Publik tidak melibatkan masyarakat dalam penyusunan standar pelayanan publik. Data tersebut merupakan hasil dari survei kompetensi penyelenggara layanan yang dilakukan Ombudsman RI pada kurun waktu Mei-Oktober tahun ini. Anggota Ombudsman RI Adrianus Meliala, mengatakan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik mengamanatkan kementerian/lembaga/pemda untuk…

Read More

Kaji Pungli Dari Perspektif Pelayanan Publik

Dari Pentas Edukasi dan Sosialisasi Masyarakat 2016  RadarGorontalo.com – Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gorontalo (FISIP-UG) melaksanakan kegiatan Pentas Edukasi dan Sosialisasi Masyarakat 2016, Selasa (29/11), yang dilangsungkan di gedung UGCC. Kegiatan atas kerjasama dengan Obdusman RI Provinsi Gorontalo ini menghadirkan pembicara, diantaranya Kepala Ombudsman RI Provinsi Gorontalo Alim S. Niode, Asisten III Pemkab…

Read More

Ombudsman : Sektor Pendidikan di Gorontalo Banyak Pungli

RadarGorontalo.com – Kepala Ombudsman Republik Indonesia, Provinsi Gorontalo melalui Asisten Ombudsman Republik Indonesia, Wahiyudin Mamonto memastikan dan menegaskan bahwa sektor pendidikan di daerah tersebut masih banyak praktik pungutan liar (Pungli). Menurut Wahiyudin, pungli masuk dalam ranah maladministrasi yang menjadi domain Ombudsman, apalagi hal itu dilakukan oleh lembaga lembaga yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Negara atau…

Read More

Lapor Pelanggaran Aparatur Negara, Sekarang Bisa Lewat Facebook

RadarGorontalo.com – Proses pemberian layanan publik oleh lembaga atau instansi yang dibiayai oleh negara yang diduga berpotensi maladministrasi selalu menjadi perhatian oleh Ombudsman Republik Indonesia, sesuai dengan yang diamanatkan oleh Undang-Undang 37 tahun 2008 tentang Ombudsman RI dan Undang Undang tahun2009 tentang pelayanan publik. Salah satu bentuk perhatian nyata yang dilakukan oleh Ombudsman Republik Indonesia,…

Read More

Praktek Pungli Oknum Polisi Di Perbatasan Gorontalo Terekam kamera

Ombudsman : Pungli di Perbatasan Gorontalo, Sudah Lama RadarGorontalo.com – Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Gorontalo mengakui bahwa pungutan liar di wilayah perbatasan Gorontalo terutama di Kecamatan Atinggola Kabupaten Gorontalo Utara yang berbatasan dengan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, Provinsi Sulawesi Utara sudah terjadi sejak lama dan bukan rahasia lagi jika setiap kendaraan melintasi wilayah tersebut banyak pengendara,…

Read More