oleh

Tapal Batas Gorut – Buol Kembali Diblokir

RGOL.ID (RAGORO) – Tapal batas antara Kabupaten Gorut – Buol di Kecamatan Tolinggula kembali diblokir, Selasa (15/10) tadi pagi. Sebelumnya, Sabtu (13/10) pekan kemarin, batas wilayah dua daerah itu telah diblokir puluhan pemuda di Kecamatan Tolinggula.

Namun, kemudian reda setelah adanya negosiasi yang dibangun pemerintah daerah Gorut lewat koordinasi dengan pemerintah kecamatan dengan melibatkan unsur Polri dan TNI.

Berdasarkan informasi yang diterima, tapal batas antara kedua daerah sudah akan dicor oleh sejumlah pemuda dan masyarakat Kecamatan Tolinggula. Dimana, di lokasi tapal batas sebagai penghubung Kecamatan Tolinggula (Gorut) dan Kecamatan Palele (Buol) sudah ditutup dengan pasir bercampur kerikil dan bahkan sudah akan mencampur dengan air untuk dicor.

Sementara informasi lain yang diterima pemblokiran ini kembali terjadi karena masyarakat Tolinggula tidak terima pernyataan pemerintah kecamatan Palele dalam setiap hajatan yang menyampaikan bahwa kecamatan Tolinggula adalah milik kecamatan Palele.

Camat Tolinggula Rizal Yusuf Kune yang dikonfirmasi atas kabar ini, mengaku memang benar tapal batas Gorut – Buol di Kecamatan Tolinggula telah kembali diblokir. Namun demikian dia membantah kalau jalan yang dilewati sudah dicor. “Tidak betul kalau sudah dicor. Cuma ada pasir dan kayu,” ungkap Rizal.

Pihaknya pun saat ini sementara bernegosiasi dengan sejumlah pemuda yang saat ini telah bertambah dengan masyarakat, agar dapat kembali membuka akses jalan seperti sedia kala. “Karena itu kan akses nasional. Jadi kita sekarang sementara negosiasi dengan masyarakat agar membuka dulu, karena ini sementara dalam pembahasan.

Jangan sampai dengan adanya pemicu ini, jadi blunder bagi kita (Gorut),” kata Rizal. “Saya juga sudah dapat arahan dari Pak Bupati, untuk pembahasan soal tapal batas ini di provinsi yang melibatkan dua daerah, yakni Gubernur Sulawesi Tengah dan Gubernur Gorontalo bersama dua bupati (Gorut dan Buol),” tambah Rizal.

Rizal khawatir dengan adanya pemblokiran ini akan mengganggu pembahasan antara kedua daerah nanti. Apalagi tanggal 22 Oktober ini akan dibahas dan diputuskan di tingkat pusat (Kemendagri) di Provinsi NTT. (Ind-56)

Komentar