oleh

Temuan BPK. Dibalik WTP Gorut, Boalemo, Pohuwato

-Ekonomi, Headline-625 Pengunjung

GORONTALO (RGOL.ID)–Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Daerah tahun 2020, terhadap enam daerah di wilayah Provinsi Gorontalo, mendapatkan penilaian tertinggi. Yakni, Wajar Tanpa Pengecualian WTP.Tinggal Pemerintah
Provinsi Gorontalo yang LHP-LKPD yang dalam waktu dekat ini akan diserahkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perwakilan Provinsi Gorontalo, di prediksi Pemprovpun tak akan luput dari penghargaan serupa.

6 daerah. Pemerintah Kota Gorontalo,Kabupaten Gorontalo, Bone Bolango,terkini Gorontalo Utara, Boalemo, Pohuwato tak luput mendapatkan WTP, penghargaan tertinggi di bidang keuangan. Malam tadi, Senin (31/05) di auditorium BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo bupati Gorontalo Utara Indra Yasin, didampingi salah satu pimpinan DPR Roni Imran menerima hasil pemeriksaan LKPD tahun 2020.

Demikian juga pemerintah Boalemo hadir langsung Plt Bupati Anas Anas Yusuf,Ketua DPRD Karyawan Eka Putra Noho, Bupati Pohuwato Saipul Mbuinga -dampingi wakil Ketua DPRD Pohuwato Nasir Giasi dan jajaran SKPD menerima Hasil laporan keuangan tahun 2020 tentunya dengan penuh kegembiraan.

WTP Boalemo untuk ke empat kalinya, Pohuwato untuk ke 8 kalinya, dan Gorontalo Utara yang ke 6 kali secara berturut turut.

Namun, dibalik penghargaan tertinggi WTP ini. Ternyata BPK dalam penilainnya banyak mengungkap fakta adanya ketidak beresan pemanfaatan keuangan di seluruh jajaran pemerintahan yang menerima WTP. Ketua BPK Perwakilan
Provinsi Gorontalo Dwi Sabardiana dalam awal sambutannya dengan tegas mengatakan.

WTP bukanlah yang paling terbaik, karena opini yang terbaik adalah opini yang mensejahterakan masyarakat.akan jauh bermakna jika kinerja ini memberikan dampak yang besar untuk kesejahteraan rakyat di daerah masing masing.

Penilaian keuangan ini merupakan kinerja BPK dilakukan secara objektif profesional yang mengacu pada standart pemeriksaan dan peraturan yang berlaku. selama dalam proses pemeriksaan dan penentuan opini tidak terdapat intervensi politik, pemberiaan gratifikasi dan pengaruh pengaruh lain yang mempengaruhi indepensi pemeriksaan BPK.
Ditegaskannya pula, dalam pemberiaan opini, disertai dengan sejumlah catatan, yang harus diperbaiki sesuai dengan rekomendasi yang ada.

Dan sesuai dengan aturan penilaian LHP -LKPD ini terlebih dahulu diserahkan kepada DPRD, setelah itu ke DPRD. Setelah diserahkan ke DPR maka LHP-LKPD ini bisa diakses oleh publik. ” Jadi sejumlah temuan yang direkomendasi ini haruslah didalami oleh DPR, yang merupakan lembaga pengawasan. Jadi setelah ini DPRD harus mendalami, nantinya kami juga akan audince dengan DPR,” ujar Kepala BPK Dwi Sabardiana dalam sambutannya.Sesuai catatan BPK.

Permasalahan di Gorontalo Utara 1. Pemakaian Kekayaan Daerah dan penerima retribusi sewa kendaraan alat berat pada dinas lingkungan hidup tidak sesuai ketentuan. 2. Empat Belas OPD tidak mempertanggung Jawabkan belanja barang dan jasa sesuai ketentuan Rp 668.004.690.00. 3. Kelebihan bayar pembayaran Rp 4677.894.700.00, jaminan pelaksanaan tidak dapat dicairkan Rp 238.947.350.00 dan denda keterlambatan belum dikenakan sebesar Rp 111.870.804,77 atas paket pekerjaan pembangunan relokasi puskemas kwandang.

Sedangkan permasalahan di Kabupaten Boelemo 1. Sekretariat daerah merealisasikan perjalanan ibadah umrah untuk ASN dan masyarakat tisak sesuai kentuan Rp 1.199.910.000. 2. Delapan OPD merealisasikan belanja barang dan jasa tisak sesuai kondisi sebenarnya Rp 790.875.641,00. 3. Proses penerbitan 45/IMB pada dinas penanaman modal, energi dan sumber daya mineral tidak sesuai ketentuan.

Permasalahan di Kabupaten Pohuwato 1. realisasi belanja pegawai tidak sesuai ketentuan Rp 269.409,300.00 yaitu THR kepada pejabat pimpinan tinggi. 2. Kekurangan Penerimaan Deposito pada dua bank Rp 81.924.693.83 dan perubahan kerja sama dengan PT Bank Sulut Go berpotensi merugikan keuangan negara. 3. Satuan pendidikan dasar menengah negeri belum melaksanakan pengelolaan dan pertanggung jawaban dana bantuan operasional sekolah sesuai ketentuan.

Sementara itu Ketua DPRD Boalemo dalam sambutannya mewakili DPR daerah lain mengatakan sangat berterimah kasih atas kerja keras bupati dan jajarannya. Sekalipun pada awalnya ia pesimis Boalemo akan mendapatkan penghargaan WTP ini. Namun demikian, ia mencermati apa yang ditegaskan oleh BPK terkait sejumlah temuan.

” Saya sependapat dengan kepala BPK RI pak Dwi Sabardiana. WTP bukan berarti sempurna, karena masih banyak temuan temuan yang harus ditindaklanjuti. sehingga itu saya berharap BPK bisa mengayomi, jajaran pemerintah, hingga ke SKPD termasuk di jajaran DPR,’ ujar Ketua DPRD Boalemo Karyawan Eka Putra Noho.

Hal senada juga ditegaskan oleh Ketua DPR Kabupaten Pohuwato Nasir Giasi. Menurutnya, apa yang menjadi rekomendasi BPK akan segera ditindaklanjuti oleh DPR. ” Ini tentunya menjadi tugas kami, ” ujar Nasir pendek. (riel)


Komentar