RGOL.ID – Jajaran Komisi III Deprov, berkomitmen akan lebih mengawasi pekerjaan proyek-proyek infrastruktur, terlebih yang didanai oleh APBD provinsi Gorontalo, agar tidak lagi mengalami keterlambatan penyelesaiannya, di hampir setiap tahun anggaran berjalan.
Olehnya, pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) di jajaran Komisi yang membidangi urusan Perencanaan dan Pembangunan ini, bersama mitra kerja-nya dari Dinas Pekerjaan Umum (PU) provinsi Gorontalo, Selasa (10/1) kemarin, Komisi III yang diketuai Idrus Thomas Mopili ini, memberi warning atau peringatan kepada Dinas PU dan instansi terkait, hingga kepada para jasa konstruksi, agar jangan ada lagi keterlambatan pekerjaan proyek-proyek infrastruktur di tahun 2023 ini.
“Mengapa peringatan kami berikan bukan saja kepada Dinas PU, tetapi juga instansi terkait/lembaga lainnya, seperti Biro P2E atau yang melakukan lelang proyek, hingga kepada para jasa konstruksi? Karena satu sama lain yang menyebabkan keterlambatan perampungan proyek infrastruktur itu, saling berkaitan.
Seperti, tahapan lelang-nya yang terlambat di Biro P2E, yang menyebabkan awal mula pekerjaan proyek-nya pun, turut terlambat dikerjakan,” ungkap anggota Komisi III Deprov, Ismail Alulu, usai mengikuti RDP tersebut.
“Olehnya, senada dengan harapan bapak Penjagub Gorontalo, bahwa semua proyek infrastruktur itu, idealnya dikerjakan 8 (delapan) bulan sebelum tahun anggaran berakhir. Maka, kami (Komisi III) mengingatkan lagi, agar semua urusan tender/lelang proyek, itu sudah selesai paling lambat di bulan April 2023 ini.
Sehingga, semua pekerjaan proyek pun, sudah bisa dimulai paling lambat pada Mei 2023 mendatang. Agar tidak ada lagi keterlambatan perampungannya, sampai di awal tahun 2024 nanti,” tandas Alulu. (ayi)
