oleh

Terkait Pengelolaan Dana Hibah, KPU Pohuwato Gelar Bimtek Untuk PPK

-Pohuwato-33 Pengunjung

POHUWATO (Rgol.id)- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pohuwato menggelar bimbingan tekhnis (Bimtek) pengelolaan keuangan dana hibah dalam kontestasi politik pemilihan Bupati dan wakil Bupati Pohuwato tahun 2020, yang di ikuti oleh seluruh ketua, Sekretaris dan bendahara PPK, Selasa (04/08) di Aula KPU Pohuwato.

Saat membuka bimtek tersebut Ketua KPU Pohuwato Rinto W. Ali mengatakan, tujuan bimtek ini adalah untuk memberikan penguatan dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan ditingkat PPK dan PPS.” Kita berharap melalui bimtek ini seluruh PPK dan sekretariat dapat memahami mekanisme pertanggungjawaban dan pengelolaannya, karena PPK ini akan membawahi beberapa badan adhoc dibawahnya,” Harap Rinto.

Sementara itu sekretaris KPU Kisman Mooduto menambahkan, sebagai pengelolah dana hibah, PPK dan PPS harus memahami mekanisme yang harus dilakukan dalam mengelolah dana hibah tersebut. Karena itu kata Kisman, KPU menggelar Bimtek untuk PPK dan PPS dengan harapan penyelenggara ditingkat bawah itu dapat memahami dan mempertanggungjawabkan pengelolaan dana hibah guna menyukseskan pemilihan kepala daerah di Pohuwato.

Lebih lanjut dirinya menerangkan, KPU Pohuwato setiap bulannya selalu memfasilitasi PPK dengan memberikan anggaran sekitar 15 juta rupiah kepada masing-masing PPK. Anggaran itu kata Kisman digunakan oleh PPK sebagai biaya operasional untuk memfasilitasi mereka dalam menyukseskan Pemilihan kepala daerah di Pohuwato.

” Dana opersional itu itemnya seperti kegiatan-kegiatan PPK ditingkat kecamatan, baik itu rapat maupun turun lapangan ke desa-desa itu menggunakan dana yang kami transfer setiap bulannya,” Terang Iskandar

Untuk pertanggungjawaban anggaran tersebut jelas Kisman pihaknya hanya akan melakukan koordinasi dengan pihak perbankan. Sebab anggaran tersebut ditransfer kepada PPK melalui pihak perbankan. ” Kita hanya koordinasi dengan pihak Bank, kemudian transfer dananya dan bukti penggunaan anggaran dari masing-masing PPK itu yang kita butuhkan sebagai bukti pertanggungjawaban,” Jelas Kisman. (Tr-13)


Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.