Terkait Sistem Pembayaran di Klinik Mirah, Ombudsman Panggil BPJS

RadarGorontalo.com – Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Gorontalo panggil Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan terkait system pembayaran di klinik mirah Kota Gorontalo. Asisten Ombudsman Republik Indonesia Dian Rosmala Sari menjelaskan bahwa pemanggilan terhadap BPJS Kesehatan terkait dengan keluhan masyarakat atas system pembayaran yang dianggap tidak masuk akal. Pemanggilan terhadap BPJS Kesehatan pada Senin 02 Oktober 2017 itu juga lanjut Dian, merupakan rangkaian pemeriksaan yang dilakukan pihaknya setelah sebelumnya telah meminta klarifikasi terlebih dahulu pada penanggungjawab klinik mirah sehati pada 25 September 2017.

Dari rangkaian pemeriksaan yang dilakukan Ombudsman kata Dian, menurut pihak BPJS perhitungan yang dilakukan oleh Klinik Mirah terhadap Total Bayar masyarakat Pelapor dengan mengacu pada permenkes nomor 04 tahun 2017, jika dibaca sekilas akan menimbulkan penafsiran bahwa jika pasien menginginkan kelas yang lebih tinggi dari haknya, misalnya dari kelas I ke VIP, maka akan dikenakan 75% dari tarif ina-cbg’s tanpa melihat apakah tarif Rumah Sakit yang lebih besar atau tarif BPJS yang lebih besar. Namun, BPJS memahami bahwa seharusnya selisih bayar dalam permenkes tersebut diperkenankan paling banyak 75% (ada rentang dari 0-75%), yang artinya bisa jadi Pasien tidak membayar sama sekali, dan bisa jadi pasien membayar 75% dari Ina-CBG’s.

“ Jika Klinik mirah mengenakan 75% tanpa melihat tarif klinik yang sebenarnya, maka yang terjadi adalah double pembayaran dimana pembayaran tersebut dibebankan ke Peserta dan diklaim kembali ke BPJS,” Kata Dian. Dalam hal ini kata Dian, BPJS dan Ombudsman bersepakat bahwa permenkes 04/2017 ruhnya adalah sebagai bentuk proteksi kepada peserta, agar mendapat kepastian mengenai batas bayar maksimal jika terdapat selisih akibat dari meminta kelas yang lebih tinggi dari haknya.

Kemudian, kasus dalam klinik mirah ini terjadi karena belum adanya keseragaman penafsiran terhadap pasal 25 ayat (2) huruf b nomor 1 permenkes 04/2017. “ Terkait ketidakseragam tersebut, BPJS akan melakukan koordinasi terkait penyamaan persepsi mengenai penerapan tambah biaya/selisih biaya, pasal 25 ayat 2 huruf (a) poin 1 Permenkes 04/2017 dan juga akan menyarankan transparansi jumlah ketersediaan kamar kepada Klinik Mirah,” Ujar dia seraya menambahkan, BPJS nantinya akan menggandeng PERSI sebagai pihak ketiga. (RG-25)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.