oleh

Thomas: Sekali Banjir Lagi, Selesai!, 1,400 Hektar Lahan Pertanian Terancam Rusak

BOTU (RG) – Komitmen jajaran Komisi III Deprov, dalam mengawal kebutuhan infrastruktur yang rusak dan sesegera mungkin harus diperbaiki, terus dilakukan.

Salah satunya dengan mendesak pihak eksekutif untuk mengupayakan sesegera mungkin dilakukannya perbaikan atau pembenahan di Daerah Irigasi (DI) Huludupitango yang aliran airnya menyusur di Daerah Aliran Sungai (DAS) Biyonga di kecamatan Limboto, kabupaten Gorontalo.

Karena, dari peninjauan lapangan yang dilakukan jajaran komisi yang membidangi urusan Perencanaan dan Pembangunan di DI Huludupitangi dan DAS Biyonga itu, ditemukan sejumlah titik kerawanan longsor atau pengikisan tanah.

Yang dampaknya, tidak hanya akan menimbulkan banjir bagi penduduk yang bermukim disekitarnya. Namun juga, turut mengancam kerusakan sekitar 1,400 hektar lahan pertanian yang berdekatan dengan DI Huludupitango dan DAS Biyonga tersebut.

Olehnya, pada kesempatan rapat kerja pergeseran anggaran yang dilakukan Badan Anggaran (Banggar) Deprov dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemprov untuk sejumlah OPD di lingkup Pemprov, termasuk dengan Dinas Pekerjaan Umum (PU) provinsi Gorontalo, pada Senin (18/4) lalu

Ketua Komisi III yang juga anggota Banggar Deprov, Idrus Thomas Mopili, mendesak, sudah harus turut diupayakannya alokasi anggaran untuk perbaikan atau pembangunan infrastruktur pendukung, dalam mencegah bahaya erosi dan banjir dari DI Huludupitango tersebut.

“Karena, dalam peninjauan kami (Komisi III) di lapangan, itu ada sejumlah titik-titik kerawanan longsor yang hanya berjarak 1-2 meter saja.

Yang jika sekali saja dilanda banjir di kawasan tersebut, maka Selesai! Ada sekitar 1,400 hektar lahan pertanian masyarakat disekitarnya, yang terancam rusak,” ungkap Thomas, dalam rapat kerja di Banggar Deprov dan TAPD Pemprov itu.

“Artinya, saya tidak menginginkan, disaat pak gubernur (Rusli Habibie) akan mengakhiri masa jabatannya di 12 Mei 2022 nanti, (tidak diduga) terjadi banjir di DI Huludupitango dan merusak 1,400 lahan pertanian di kawasan itu, sebelum 12 Mei. Maka, sudah seharusnya beroleh perbaikannya.” imbuh politisi Golkar ini, mengingatkan.

Menyikapi peringatan ini, pihak TAPD Pemprov yang dikoordinir langsung oleh Sekdaprov Darda Daraba dalam rapat kerja pergeseran anggaran itu, menyanggupi, hal itu akan menjadi perhatian, dan akan diupayakan pada pembahasan APBD Perubahan 2022 mendatang. (ayi)


Jangan Lewatkan

Komentar