oleh

Tolak Permintaan Interpelasi, Adhan Dambea ditegur Deprov

-PROV. GORONTALO-660 Pengunjung

Gorontalo (RGOL) – Pengelolaan keuangan Pemprov Gorontalo diacungi jempol oleh Kepala BPK RI, Dr. Agung Firman Sampurna, CSFA., CFrA., CGCAE, bhakan dia minta Pemprov lainnya belajar di Gorontalo.

Itulah alasannya Kepala BPK RI datang ke Gorontalo menyerahkan sendiri WTP ke-9 kepada Gubernur Gorontalo, Rusli Habibie dan penyerahan itu dilaksanakan di Deprov Gorontalo.

Sangat istimewa, karena ini pertama kalinya Kepala BPK RI datang ke daerah untuk menyerahkan langsung WTP. “ini sebuah kehormatan,” kata Ketua Deprov, Paris Yusuf.

Menyinggung dana Rp53 Miliar yang dipersoalkan Adhan Dambea, Paris tertawa kecil, menurut dia tidak ada yang luput dari pemeriksaan BPK. “sekecil kutu saja kalau ada penyimpangan keuangan pasti mereka temukan, apalagi sudah Rp53 M, ini kan sudah tidak logis,” kata Paris.

Adhan sudah pula berkirim surat ke BPK untuk memeriksa ulang hasil pemeriksaan BPK terhadap pengelolaan keuangan daerah, namun suratnya ke BPK yang menggunakan kop DPR dikembalikan oleh  BPK, karena surat resmi dari DPR harus di teken oleh Ketua DPRD, tidak boleh oleh orang per orang.

Adhan pun meminta DPRD agar menggelar interplasi terhadap Gubernur, namun oleh Deprov itu tidak perlu karena tidak ada indikasi kerugian daerah, apalagi interplasi itu harus diusulkan paling sedikit oleh 10 orang anggota DPRD dan lebih dari 1 fraksi.

Surat yang dikirimkan Deprov kepada Adhan Dambea sebanyak 3 lembar itu, penuh dengan aturan-aturan, termasuk soal kop surat berlambang DPR yang digunakan Adhan untuk surat menyurat.

Dalam hal ini Adhan ditegur untuk tidak lagi memakai kop surat keluar yang menggunakan lambang DPRD, karena surat resmi dari Deprov yang menggunakan kop lambang Deprov hanya boleh ditanda tangani oleh Ketua Deprov. (awal)


Komentar