Tunggakan BPJS di Kota Gorontalo, Tembus 3,7 M

RadarGorontalo.com – Diduga simpang siurnya data peserta BPJS Kesehatan, khususnya yang masuk kategori peserta mandiri, membuat tagihan BPJS membengkak hingga Rp 3.710.236.649 Milyar. Alhasil, dari 13 ribu lebih peserta BPJS mandiri, tidak sampai setengahnya yang membayar tagihan. Sebenarnya, khusus peserta mandiri yang masuk kategori miskin, iurannya ditanggung Pemkot. Namun, tidak validnya data membuat banyak peserta mandiri yang tidak tercover.

Data yang dirilis BPJS sendiri, dari total nilai tunggakan itu, rincianya untuk Kelas I sebanyak 3.119, dengan tunggakan Rp 2.264.070.292, Kelas II 1.592 banyak tunggakan Rp 739.803.107. Dan terakhir Kelas III berjumlah 2.720, jumlah tunggakan iuran sebanyak 706.363.250. Sehingga tercatat, peserta yang belum membayar iuran mandiri sebanyak 7.431 orang.

Mengetahui hal ini, Komisi A Dekot Gorontalo angkat bicara. Salah satunya Darmawan Duming. menurutnya, jika memang ini disebabkan data yang tidak valid, maka sudah seharusnya instansi terkait melakukan verifikasi data kepersertaan, dengan menggandeng BPJS Kesehatan Gorontalo. “Ini bukan hanya berkaitan dengan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat. Tapi akan mempengaruhi sudah sejauh mana program gratis lahir sampai mati yang dicanangkan Pemkot Gorontalo,” tegas Darmawan. “Apalagi Masih banyak identitas peserta JKN-KIS yang tidak valid sesuai data kependudukan, ditemukan data kepesertaan yang berpotensi ganda. Bahkan rekomendasi BPK agar Pemda memastikan akurasi data peserta sebelum didaftarkan ke BPJS Kesehatan. Dan tercatat dari data BPJS Kesehatan, penduduk yang belum terdaftar sebagai peserta JKN-KIS belum diketahui secara pasti (by name by address),” timpal Darmawan.

Senada diakui Walikota Gorontalo Marten A Taha, bahwa kasus yang ditemukan BPJS Kesehatan itu, dikarenakan oleh tidak sesuainya data. Sehingga dari hasil pertemuan antara instansi dan BPJS Kesehatan Gorontalo, Marten sempat menegaskan bahwa, pihak instansi terkait harus secepatnya melakukan verifikasi data kepesertaan. Supaya kedepannya, proses pembayaran iuran ke BPJS Kesehatan Gorontalo, tidak ada tunggakan. “Verifikasi itu harus semua peserta, baik masyarakat yang berkategori mandiri atau peserta yang iurannya ditanggung oleh Pemkot Gorontalo,” tutur Marten.

Lain lagi yang diungkapkan Wakil walikota Gorontalo terhadap tunggakan tersebut, yang lebih menekankan agar tunggakana itu harus dibayar oleh Pemkot Gorontalo. “Tunggakan itu harus dibayarkan, jika memang ada dindikasi data yang tidak sesuai, maka secepatnya harus dilakukan verifikasi data. Dan ini bagi saya adalah persoalan yang urgen,” terang Budi. (rg-62)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.