Waka 2 DPRD Gorut Beri Dukungan Moril ke Kadis Kesehatan

GORUT, RGOL.ID – Rasa simpati ditunjukkan Wakil Ketua 2 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gorontalo Utara (Gorut), Hamzah Sidik terhadap Kadis Kesehatan setempat.

Seperti diketahui, saat ini, Kadis Kesehatan tengah tersandung dugaan tindak pidana korupsi (Tipikor) proyek pembangunan/relokasi Puskesmas Kwandang tahun anggaran 2020.

Hamzah Sidik menjenguk Kadis Kesehatan di ruang tahanan Polres Gorut didampingi Ketua Fraksi Partai Golkar Gorut, Lukum Diko, Rabu (30/12/2022).

Sebagai sesama penyelenggaraan pemerintahan daerah, Hamzah mengaku sedih atas kasus yang menimpa mantan Camat Tolinggula itu.

“Tentu sebagai sesama penyelenggaraan pemerintahan daerah, kan sedih ada sahabat kita, teman kita, mitra kita yang bermasalah dengan hukum. Sehingga sebagai sahabat, teman, kita memberikan dukungan moril,” tutur Hamzah.

Ia tidak mempersoalkan keterlibatan yang bersangkutan atas kasus yang terjadi. Karena itu berada pada proses hukum yang berjalan.

“Soal beliau bersalah atau tidak bersalah, keliru atau tidak, itu penilaiannya ada diproses persidangan nanti,” kata Hamzah.

Pihaknya, khususnya Fraksi Partai Golkar
hanya memberikan support moral agar yang bersangkutan bisa menghadapi musibah ini, tentu dengan mempersiapkan pembelaan yang maksimal diproses persidangan.

“Jadi, tujuan saya bertemu dengan dia ini sebagai sahabat, teman, sama-sama penyelenggara pemerintahan yang tentu prihatin, memberikan simpati, memberi empati sebagai insan manusia bahwa semua orang kan tidak luput dari kekeliruan,” jelasnya.

Dan tentu kekeliruan atau kesalahan itu kata Hamzah harus dibuktikan.

“Kalau dia misalkan terlibat dalam satu tindak pidana yang bertentangan dengan hukum, ya itu nanti proses persidangan lah yang akan memutuskan,” tukasnya.

Ia menyatakan, tidak boleh menggunakan pendapat ini sudah bersalah. Karena dalam hukum itu ada namanya asas presumption of innocence (asas praduga tak bersalah).

“Ingat, seseorang itu belum dinyatakan bersalah kecuali ada keputusannya,” imbuhnya.

Sementara terhadap keterlibatan ASN dalam kasus tersebut, Hamzah mengingatkan kepada setiap pegawai pemerintahan/ASN di daerah itu bekerja berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

“Harus tertib administrasi. Sehingga terhindar dari jeratan hukum,” ujarnya.

“Tentu kita berharap proses-proses penyelenggaraan pemerintahan, pengurusan uang rakyat, dana publik ini harus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan supaya tidak terlibat masalah hukum,” tutup Hamzah. (ind-56)


Jangan Lewatkan

Komentar