oleh

Walikota Serius Soal WTP

-Kota Gorontalo-272 Pengunjung

GORONTALO (RGOL.ID)—Walikota Gorontalo Marten Taha menaruh perhatian serius laporan keuangan Pemerintah Kota Gorontalo tahun 2020. Yang segera diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK),selama dua bulan ke depan.

“Hari ini saya menyerahkan langsung laporan keuangan pemerintah Kota Gorontalo. Saya menaruh perhatian serius soal system keuangan. Karena penerapan keuangan sesuai dengan aturan dan perundang undangan mengambarkan managemen terbuka.

Dan terpenting adalah pemanfaatan keuangan negara sesuai dengan peruntukannya,’ tegas Walikota Gorontalo Marten Taha saat memberikan sambutan di auditorium BPK RI perwakilan Provinsi Gorontalo Kamias (25/3) kemarin.

Walikota menargetkan Pemerintah Kota Gorontalo akan tetap mempertahankan status WTP dalam pengelolaan keuangan tahun 2020. “ Pengelolaan keuangan itu sangat penting. Sehingga saya tidak pernah jemu, meminta BPK untuk terus mengigatkan, menegur dan mendampingi pemerintah Kota dalam melaksanakan program.

Saya lebih senang ditegur, jika kami keliru. agar kami bisa mencegah kekeliruan, yang tentunya fatal jika dibiarkan, bisa bisa menjadi temuan dengan indikasi korupsi,’ tegas Walikota.

Sementara itu Kepala BPK perwakilan Provinsi Gorontalo Dwi Sabardiana berterimah kasih kepada walikota atas penyerahan laporan keuangan pemerintah Kota Gorontalo. “ Penyerahan laporan keuangan Pemerintah Kota Gorontalo tepat waktu. Hanya saja kami mohon maaf penerimaan walikota dan staf dilakukan secara terbatas.

Karena sesuai protap pencegahan covid 19. Yaitu tidak berkumpul dalam skala besar, menjaga jarak, mengenakan masker dan selalu mencuci tangan,’ ujar Dwi Sabardiana saat memberikan sambutan. Menurut Dwi Sabardiana dalam sambutannya mengatakan.

Penyerahan laporan keuangan pemerintah Kota Gorontalo ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI merupakan tanggung jawab pemkot dalam mengelola keuangan negara.

Sesuai UU keuangan negara NO 17 tahun 2003 pasal 31 menyatakan ” Gubernur/bupati/walikota menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertunggung jawaban tentang pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Selambat lambatnya enam bulan setelah tahun anggaran berakhir”.

Selanjutnya sesuai dengan UU No 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara pasal 56 ayat 3. Menyatakan laporan keuangan sebagaimana dimaksud ayat 1.

Disampaikan gubernur/bupati/walikota kepada badan pemeriksa keuangan yang paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir. Turut hadir saat itu, Sekk0t Ismail Madjid,Plt Badan Keuangan Nuryanto sekretaris inspektorat Yadin Dani dan pejabat structural dan fungsional BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo. (riel/rg)


Komentar