RadarGorontalo.com – Pembangunan Waduk Bulango Ulu di kecamatan Bulango Ulu, Kabupaten Bone Bolango sudah memasuki tahap analisis dampak lingkungan (Amdal). Sayangnya, proses pelaksanaan Amdal tidak bisa dilaksanakan secara maksimal karena mendapat penolakan warga setempat. Di sisi lain, Balai Wilayah Sungai (BWS) Sulawesi II selaku pelaksana teknis hanya memiliki waktu dua bulan lebih untuk menyelesaikannya. Hal itu terungkap dalam Rapat Koordinasi Percepatan Pembangunan Waduk Bulango Ulu yang dipimpin langsung oleh Gubernur Gorontalo Rusli Habibie, Senin (16/10). Dalam kesempatan itu, penolakan warga, kata Rusli, tidak semata-mata karena mereka tidak menginginkan pembangunan Proyek Strategis Nasional tersebut, hanya saja ada masalah komunikasi yang tidak dijalankan dengan baik sehingga tingkat pemahaman masyarakat di tingkat bawah sangat rendah terkait dengan manfaat dan akibat yang akan mereka dapatkan.
“Saya tidak menyalahkan masyarakat. Mereka bukannya tidak mau tapi mereka tidak paham, kurang mengerti tentang manfaat dan dampak dari pembangunan waduk ini. Kalau ini sudah disampaikan sejelas-jelasnya bahwa mereka tidak dirugikan, tidak digusur dan lain lain pasti mereka mau,†kata Rusli. Untuk itu, Rusli meminta pihak BWSS untuk bisa secara maksimal membangun koordinasi dari tingkat provinsi hingga camat, kepala desa dan masyarakat. Koordinasi yang lemah menyebabkan upaya sosialisasi dan pemberian pemahaman kepada masyarakat yang terkena dampak menjadi rendah. “Ketika ada program program seperti ini tolong berkoordinasi dengan kami. Jangan nanti sudah ada kendala, baru mau berkoordinasi,” ujarnya.
Dalam pertemuan kemarin, telah disepakati sejumlah hal penting, antara lain membentuk tim khusus terkait sosialisasi kepada warga, juga Gubernur dan pihak terkait siap menandatangani jaminan hak-hak warga yang akan terkena dampak. Menurut Rusli, tidak ada niatan pemerintah untuk merugikan masyarakat. Semua pembangunan yang dijalankan tujuannya untuk kemaslahatan masyarakat Gorontalo secara umum. Oleh karena itu, pihaknya menyanggupi keinginan warga terkait dengan proses ganti rugi pembebasan lahan. Dalam waktu dekat tim akan bergerak untuk turun sosialisasi kepada masyarakat. “Jadi yang akan menjawab tuntutan warga (soal ganti rugi) itu ada di Larap (Studi Pengadaan Tanah). Semua terangkum di situ dari bagaimana ganti rugi rumah, ganti rugi tanah, pohon, ternak termasuk ketika mereka menganggur selama berapa bulan juga akan dibayarkan insentifnya mereka. Saya jamin itu. Saya siap tanda tangan sama bupati dan pihak BWS kalau perlu juga pihak Polda, TNI dan Kejaksaan,†tegas Rusli.
Rusli juga mengingatkan kepada BWS Sulawesi II termasuk Balai Wilayah Jalan Sulawesi II untuk melakukan upaya sosialisasi setahun sebelum program berjalan. Sosialisasi yang dilakukan berbarengan dengan proses pekerjaan menurutnya tidak efektif karena mendapat penolakan dan berpotensi menghambat pekerjaan. “Misalnya tahun depan ada perencanaan pekerjaan A, maka tahun ini harus sudah turun sosialisasi. Misalnya lokusnya di Pohuwato, makabangun komunikasi dengan bupati, kepala dinas termasuk camat dan kepala desa dan intens turun sosialisasi. Jangan nanti sudah ada masalah begini terus BWS lapor ke kami,†tegasnya.
Sementara itu, salah satu anggota DPRD Kabupaten Bone Bolango Amran Mustafa yang ikut hadir dalam rapat membenarkan pernyataan gubernur. Menurutnya, masyarakat Bulango Ulu dan sekitarnya hanya menuntut kejelasan nasib mereka jika benar waduk tersebut akan di bangun. Menuntut bagaimana proses ganti rugi, bagaimana dengan rumah, usaha, pertanian, peternakan dan perkebunan yang menjadi mata pencaharian warga. “Mereka hanya meminta kepastian pak gubernur, bagaimana nasib 1900 warga atau sekitar 700 KK yang akan terkena dampak,†pungkasnya. Diketahui, pembangunan Waduk Bulango Ulu merupakan satu dari 245 proyek yang ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional dalam Peraturan Presiden (Perpres) No. 58 Tahun 2017. Selain itu ada juga satu program kelistrikan dan satu program industri pesawat terbang. Waduk Bulango Ulu berpotensi berdampak pada 1900 warga di kecamatan itu atau sekitar 700 kepala keluarga (KK). (RG-25)
