oleh

WTP ke 11, Diraih Kabupaten Gorontalo

-Headline, Kab. Gorontalo-455 Pengunjung

RGOL—Kabupaten Gorontalo, menjadi yang terbanyak meraih WTP. Sudah 11 kali KABGOR meraih penghargaan dari BPK. WTP ke 11, diperoleh dari Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Gorontalo tahun anggaran 2020.

WTP ke 11 ini diterimah langsung oleh bupati Kabupaten Gorontalo Nelson Pomalingo, dari Kepala BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo Dwi Sabardiana jumat 21/5 diruang auditorium BPK RI di Kota Gorontalo, kemarin.

Kepala BPK Dwi Sabardiana dalam sambutannya menegaskan. Kaporan keuangan pemerintah Kabupaten Gorontalo TA 2020 memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengeculain (WTP). Pencapaian Opini WTP ini adalah pencapain kualitas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah.

Ini menunjukan perhatian pemerintah daerah dan sinergi yang baik antara pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan agar kualitas laporan keuangan semakin lebih baik.

“Selamat untuk Pemda Kabupaten Gorontalo, atas raihan WTP ke 11. Saya harapkan, ini bukan hanya tertip menggunakan anggaran sesuai dengan aturan. Tapi akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Gorontalo khususnya, dan umumnya di Provinsi Gorontalo,’ ujar Dwi Sabardiana.

Ia juga menegaskan para auditor BPK perwakilan Provinsi Gorontalo, kurang lebih dua bulan bekerja tanpa henti. Bekerja secara professional tanpa ada tekanan apapun, apalagi tekanan politik. Kami bekerja megnacu pada standart pemeriksaan dan peraturan yang berlaku.

Selama proses pemeriksaan dan penentuan oppini tidak terdapat intervensi politik,pemberian gratifikasi, dan pengaruh pengaruh lain yagn mempengaruhi independensi pemeriksa BPK.

“Terima kasih kepada tim auditor. Yang telah bekerja sepenuh hati, selama dua bulan. Tentunya ini menguras energy. Tapi itu merupakan tugas yang harus dilaksanakan secara jujur, terimah kasih. Ucapan yang sama juga untuk pemerintah Kabupaten Gorontalo, dibawah pimpinan bupati Nelson Pomalingo, yang turut membantu tugas tugas dari tim auditor.

Pesan saya, segera laksanakan sejumlah catatan yang harus diberbaiki,demi kebaikan bersama,’ ujar Dwi Sabardiana.
Namun demikian,sejumlah catatan diberikan BPK yang harus menjadi perhatian pemerintah daerah.

Yakni, Sisa dana alokasi khusus fisik, dana alokasi khusus non fisik,BOK dan bantuan Keuangan Provinsi per 31 Desember 2020 Rp 8.489.794.06, digunakan tidak sesuai peruntukan.

Selain itu, BPK menemukan pengelolaan dan pertanggung jawaban dana bantuan operasional sekolah tidak sesuai dengan peruntukannya.

Realisasi belanja barang dan jasa pada 46 organisasi perangkat darah dan 12 badan layanan umum tidak sesuai ketentuan dengan total RP 3.851.287.859.21. Selain itu pertanggung jawaban bahan bakar minya pada 11 organisasi perangkat daerah Rp 182.635.508.00.

Sementara itu Bupati Kabupaten Gorontalo Nelson Pomalingo sangat berterimah kasih kepada BPK. Karena telah bekerja keras melakukan pengawasan dan arahan terhadap kelembagaan di pemerintahan Kabupaten Gorontalo.

Nelson sendiri mengakui akan keprofesionalan BPK RI dalam melaksanakan tugasnya. “ sikap professional ini menjadi contoh bagi seluruh jajaran kabupaten Gorontalo. Saya begitu kagum,’ ujar Nelson Pomalingo menanggapi kinerja BPK.

Turut hadir saat penyerahan Laporan Hsil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Gorontalo tahun 2020. Wakil Bupati Hendra Hemeto, Sekda Hadiyah Tayeb,inspektorat, Hen Restu, Kepala Dinas Keuangan Roswati Lasimpa dan sejumlah undangan lainnya. (riel/rg)


Komentar